Jenewa, 20 Mei 2019

Indonesia terus bergerak untuk mencapai cakupan kesehatan semesta pada tahun 2019. Sampai dengan April 2019, skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup lebih dari 219 juta orang, atau lebih dari 82 persen dari total penduduk Indonesia.

Semua peserta saat ini dilayani oleh lebih dari 22 ribu penyedia pelayanan kesehatan primer dan sekitar 2.500 pelayanan kesehatan rujukan, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa, terutama ketika kita baru mulai skema asuransi kesehatan nasional lima tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2014,” uangkap Menkes Nila F. Moeloek pada General Debate di pertemuan World Health Assembly ke 72 di Jenewa, Swiss (21/5).

Menurut Menkes, walaupun prestasi atas pelayanan kesehatan pada program JKN telah terbukti baik, namun tantangan tetap ada. Oleh karena itu, Menkes menegaskan perlunya kerja keras dan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan dan kontrol biaya serta kualitas tenaga kerja kesehatan.

“Oleh karena itu, kami telah memperkuat sistem rujukan melalui akreditasi. Saat ini, dari 9.983 PUskesmas, 7.508 telah terakreditasi. Sementara dari 2.818 RS, 2.004 telah terakreditasi,” ungkap Menkes Nila.

Untuk pemerataan pelayanan kesehatan di daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), pemerintah Indonesia terus meningkatkan program Nusantara Sehat (NS) dan program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Sejak 2015, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 7.377 tenaga Nusantara Sehat di 1.661 Puskesmas di DTPK. Selain itu, sejak 2016, pemerintah telah mengerahkan 2,039 dokter spesialis di 631 rumah sakit di Indonesia.

Kepada seluruh peserta sidang pleno, Menkes Nila mengatakan bahwa Indonesia menyambut baik tema pertemuan WHA ke 72, yaitu Universal Health Coverage, Leaving No-One Behind.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk memastikan kehidupan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email [email protected].(gi)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM